Jaksa Tangkap Terpidana Penipuan & TPPU Henny Djuwita yang Jadi DPO

jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menangkap terpidana tindak penipuan dan pencucian uang Henny Djuwita Santosa yang menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Henny Djuwita ditangkap Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Tim Intelijen Kejari Jakarta Pusat dan AMC Kejaksaan Agung RI, pada Jumat (27/12) sekitar pukul 00.38 WIB.
Penangkapan dilakukan di Rumah Duka Heaven, Penjaringan, Jakarta Utara, tempat terpidana diduga menghadiri kremasi adiknya.
"Henny Djuwita telah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dan divonis pidana penjara selama sembilan tahun," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Syahron Hasibuan di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, pada Kamis (26/12) sekitar pukul 16.40 WIB, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerima informasi terkait keberadaan terpidana Henny Djuwita.
Informasi tersebut menyebutkan bahwa terpidana kemungkinan akan menghadiri acara kremasi.
Sebelumnya, jaksa eksekutor telah memanggil terpidana secara layak untuk menjalani eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Namun, terpidana tidak memenuhi panggilan tersebut.
Tim gabungan dari Kejati DKI Jakarta, Kejari Jakarta Pusat dan AMC Kejaksaan Agung akhirnya bergerak cepat pada Jumat dini hari untuk menangkap terpidana.
Jaksa menangkap terpidana penipuan dan TPPU Henny Djuwita Santosa yang selama ini menjadi buron atau DPO.
- Eks Pimpinan KPK Anggap Pembahasan RUU Kejaksaan, Polri, dan TNI Bermasalah
- Lemkapi Sebut RUU Kejaksaan akan Membuat Jaksa Kebal Hukum
- Akademisi di Unimuda Sorong Nilai Asas Dominus Litis Perlu Pengawasan Ketat
- IMM UIN Sumut Soroti Asas Dominus Litis, Akademisi Singgung Warisan Kolonial
- Kewenangan Jaksa di RUU Kejaksaan Dianggap Berlebihan
- Kewenangan Berlebihan Jaksa di UU dan RUU Kejaksaan Dinilai Berbahaya