Jaksa Ungkap Ada Indikasi Tindak Pidana di Kasus Dana Hibah KONI Mataram
jpnn.com, MATARAM - Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ivan Jaka mengungkap ada indikasi pidana yang muncul pada kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mataram tahun anggaran 2021 hingga 2023.
"Kalau indikasinya jelas, ada bantuan yang tidak sampai," kata Ivan Jaka dikutip JPNN com, Rabu (24/7).
Namun, Ivan menolak untuk menjelaskan lebih jauh perihal indikasi tersebut mengingat penanganan kasus KONI ini masih berjalan dalam tahap penyelidikan jaksa.
Menurut dia, pihak jaksa masih harus menggali lebih banyak keterangan yang menjadi kelengkapan materi dalam proses penyelidikan, termasuk penelusuran dokumen terkait.
"Saksi belum selesai (diperiksa), kan, di sini ada 44 cabor (cabang olahraga), satu persatu masih kami periksa. Begitu juga soal LPJ (laporan pertanggungjawaban), belum sampai sana. Jadi, belum bisa kami jelaskan lebih jauh soal indikasi," ujarnya.
Dalam penyelidikan, jaksa tercatat telah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait, di antaranya dari pengurus KONI Mataram dan cabang olahraga yang dilakukan sejak Mei 2024.
Pihak yang sudah memberikan klarifikasi adalah M Farid Ghozaly selaku Bendahara KONI Mataram tahun 2021, Novian Rosmana (Ketua Asosiasi Futsal Kota Mataram), Fauzan Abdullah (Ketua Harian Persatuan Panahan Kota Mataram), Hamdi Achmad (PSSI Kota Mataram, dan Didi Sumardi (Ketua Perkemi Kota Mataram).
Diketahui, dana hibah senilai Rp15,5 miliar yang diduga bermasalah tersebut merupakan kalkulasi dari penyaluran periode 2021 sampai 2023. Masalah yang muncul berkaitan dengan pengelolaan dana untuk pembinaan prestasi atlet.
Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka mengungkap ada indikasi pidana yang muncul pada kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah Koni Mataram
- MA Tolak Kasasi dari Jaksa, Aktivis Lingkungan Ini Bebas, Merdeka
- Usut Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Anggota DPRD
- Pramono Anung Siapkan Dana Hibah Rp 300 M untuk Pelaku UMKM Jakarta
- Kajati Sulsel: Kami Tindak Tegas Apabila Terbukti Adanya Mafia Pengurusan CPNS 2024
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov Jatim, KPK Meriksa Anggota DPRD hingga Petinggi PT Pakuwon Jati
- Program RIDHO Rp 100 Juta per RW Lebih Realistis, Janji Calon Lain Dianggap Omong Kosong