Jalan Berbayar Dikelola Swasta

jpnn.com - KEBON SIRIH - Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan pengelolaan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) ke pihak swasta. Kebijakan tersebut diambil agar pengelolaan dan pelayanan ke publik bisa lebih profesional.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bahwa untuk menghindari kesalahan mendasar pada awal pe­nerapan, pengoperasian ERP bakal langsung diserahkan ke pihak swasta. "Mereka (pihak swasta, Red) yang investasi, mereka yang kelola. Karena itu, kita enggak ada risiko," ucap Ahok - sapaan Basuki Tjahaja Purnama.

Apalagi, penerapan jalan berbayar di jalur-jalur utama di DKI tersebut merupakan kali pertama di Indonesia. Menurut Ahok, bila dikelola pemprov menggunakan APBD, pengoperasian sistem tersebut dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, jika di tengah jalan terjadi kesalahan yang membutuhkan anggaran, pemprov harus mendapat persetujuan DPRD sebelum membenahi sistem ERP. Sementara itu, persetujuan pencairan anggaran tersebut membutuhkan waktu yang lama.

Jika dikelola swasta, sistemnya bisa dibenahi secara langsung. Begitu juga bila ingin mengekspansi bisnis. Pihak swasta bisa dengan mudah melebarkan bisnis tanpa harus meminta persetujuan DPRD. "Kalau kita yang kelola, harus berdebat di DPRD lagi. Ini lagi, itu lagi," kata Ahok.

Lebih lanjut Ahok mengungkapkan, pihak swasta dipilih sebagai pengelola ERP melalui tender atau lelang. Perusahaan pemenang tender itulah yang akan memungut tarif pengendara. (bad/oni/c15/am)