JPNN.com 
Jalan Berbayar, Kebijakan Konyol
Oleh: Prof Tjipta Lesmana
Tentu saja, apa yang terjadi di Singapura tidak bisa disamakan dengan di Indonesia.
Di negara jiran, ruas jalan raya yang dikenaan ERP tidak lebih empat ruas jalan, di Jakarta hampir 20 ruas jalan! Jalan-jalan strategis.
Di Singapura, pada jalan-jalan yang dikenakan ERP disediakan jalan-jalan alternatif yang memadai.
Artinya, publik bisa dengan mudah mengambil jalan alternatif.
Bagaimana di Jakarta? Nyaris susah cari jalan alternatif, paling-paling gang-gang sempit yang rentan bertabrakan/bersenggolan dengan kendaraan lain.
Kebijakan jalan berbayar sungguh konyol dan tidak manusiawi!
Apa tujuan sesungguhnya? Jika untuk mengurangi kemacetan, pasti takkan berhasil.
Jika untuk menambah pemasukan (tax) Pemda DKI, ini bentuk “perampokan” yang tidak manusiawi dan konyol!
Prof Tjipta Lesmana mendesak DPRD DKI Jakarta membatalkan uji coba jalan berbayar. Kemacetan lalin hanya bisa diatasi dengan pembatasan jumlah mobil dan motor.
- Pasbata Minta Deddy Sitorus Buktikan Tudingan Jokowi Kirim Utusan ke PDIP
- Pemprov DKI Kembali Buka 5.459 Kuota Mudik Gratis
- Soal Kabar Hubungan PDIP-Jokowi Menghangat, Puan: Sudahi Hal yang Buat Kita Terpecah
- Bela Jokowi, Jubir PSI Sebut PDIP Gunakan Provokasi dan Fitnah untuk Meraup Simpati
- Pangeran Mangkubumi Tantang Deddy Sitorus Sebutkan Nama Utusan yang Menyeret Nama Jokowi
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
