Jalan Cepat Kelas Dunia untuk Pertamina

Tegasnya, secara akuntansi kalau hanya dengan senjata kata "dikuasai" Pertamina tidak bisa memasukkan kekayaan alam itu di buku asset. Bahasa akuntansi menuntut kata yang jelas: dimiliki. "Dikuasai" dan "dimiliki" secara politik kelihatannya tidak ada bedanya, tapi secara akuntansi kata "dikuasai" itu tidak ada artinya apa-apa.

Kami tidak cukup ahli untuk memahami asal-usul lahirnya kata "dikuasai" itu. Kami juga tidak cukup waktu untuk melakukan riset mengapa dan apa latar belakangnya bahwa para pendiri republik dulu memilih kata "dikuasai" (yang tidak ada artinya apa-apa dari sudut akuntansi) dan bukan memilih kata "dimiliki". Mungkinkah ini hanya karena para pendiri republik dan para anggota parlemen yang melakukan amandemen-amandemen UUD 45 berikutnya bukan orang akuntansi? Atau memang punya maksud tertentu -misalnya agar segera terjadi kompromi atas perdebatan krusial saat itu?

Apa pun latar belakangnya, kenyataannya sekarang bahwa kata "dikuasai" itu tidak ada nilainya apa-apa di mata akuntansi. Bahkan, secara politik juga menimbulkan kerawanan. Yang pro privatisasi akan berkeras bahwa kata "dikuasai" tidak sama dengan dimiliki. Sedangkan yang antiprivatisasi akan mengatakan sebaliknya. Singkat cerita, kata "dikuasai" itu akan cenderung diterjemahkan sesuai dengan keinginan yang lagi berkuasa -dan itu tidak bisa disalahkan.

Apa hubungannya dengan Pertamina yang ingin menjadi perusahaan kelas dunia? Hubungan itu sangat erat, seperti eratnya hubungan nyawa dan jantung manusia. Kalau soal "dikuasai" dan "dimiliki" ini bisa diperjelas, bukan saja Pertamina yang akan menjadi perusahaan kelas dunia, tapi juga Aneka Tambang, PN Gas, PLN, PTP, dan banyak lagi. Mereka akan sejajar dengan perusahaan sejenis yang ada di Malaysia, bahkan Tiongkok. Perusahaan Singapura akan dengan mudah dikalahkan.