Jalan Daerah Diusulkan jadi Jalan Nasional

JAKARTA -- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya ruas jalan di sejumlah daerah yang rusak parah. Kondisi jalan itu ditemukan pada saat anggota DPD melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Permasalahan yang mendominasi, infrastruktur dasar jalan-jalan daerah mengalami penurunan kualitas. Berkembang usulan agar jalan-jalan daerah ditingkatkan menjadi jalan nasional. Pasalnya, kondisi jalan nasional relatif lebih terurus dibanding jalan daerah.

Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat pleno Komite II DPD di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (7/12). Acara dipimpin Bambang Susilo (Kalimantan Timur) sebagai Ketua Komite II DPD yang membidangi urusan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Dia didampingi dua Wakil Ketua Komite II DPD, Djasarmen Purba (Kepulauan Riau) dan Mervin Sadipun Komber (Papua Barat).

Dalam pertemuan itu, Bambang Soeroso (Bengkulu) mencatat 288 ribu kilometer jalan daerah keadaannya tidak memadai yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Pemerintah daerah cq Departemen Pekerjaan Umum (PU) harus segera melaksanakan program reservasi jalan daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang pembiayannya melalui stimulus anggaran atau dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur dasar jalan. “Jalan yang rusak di Bengkulu lebih banyak daripada jalan yang baik.”

Muhammad Asri (Sulawesi Barat) juga mengangkat keadaan jalan daerah di Sulawesi Barat. Ia mengusulkan peningkatan status jalan daerah Trans-Sulawesi berjarak 60 kilometer yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat menjadi jalan nasional. Peningkatan status tersebut akan mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan yang dari daerah-daerah sekitarnya.