Jalan Menuju Perubahan Masih Berliku

Tetapi, Jubir NLD Nyan Win tidak menyebut rangkaian lawatan politik Suu Kyi sejak akhir bulan lalu itu sebagai kampanye. Alasannya, pemerintah belum menabuh gong kampanye. Komisi Pemilihan Myanmar memang terkesan agak terlambat menerbitkan aturan baku soal kampanye. Karena itulah, dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, dia lebih memilih menggunakan istilah pertemuan politik untuk agenda perjalanan Suu Kyi tersebut.

"Perjalanan Suu Kyi ke beberapa wilayah bukan dalam rangka kampanye. Beliau menyapa para pendukungnya, yakni anggota dan simpatisan NLD. Beliau juga melakukan pertemuan dengan beberapa organisasi politik di daerah tersebut," ujarnya seperti dilansir Wall Street Journal Rabu lalu (8/2). Karena alasan itu, Win mengatakan bahwa NLD tidak perlu meminta izin kepada komisi pemilihan atau pemerintah terkait lawatan politik Suu Kyi tersebut.

Sesuai aturan pemerintah mengenai pemilu pada 2010, kandidat atau partai politik (parpol) yang hendak menghelat kampanye harus minta izin minimal sepekan sebelumnya. Selain itu, massa yang terlibat tidak boleh mengusung bendera atau meneriakkan slogan partai selama kampanye berlangsung. Pemerintah juga melarang kandidat atau caleg berpidato soal berbagai hal yang membahayakan keamanan atau mencoreng citra junta militer.

Win berharap pemerintah mengubah berbagai aturan bias soal kampanye itu. Dengan demikian, NLD tak perlu terlibat ketegangan dengan pemerintah seperti tahun lalu atau bahkan pendukungnya terseret dalam bentrok dengan massa pro-pemerintah seperti pada 2003. Akibat bentrok ketika itu, sejumlah anggota dan simpatisan NLD tewas.