JPNN.com 
Jalan Tengah TNI
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
ABRI kembali direorientasi menjadi TNI dan dibuat benar-benar steril dari politik.
Absennya TNI dari kegiatan politik dalam 20 tahun terakhir melahirkan supremasi sipil yang penuh dinamika.
Pada era Joko Widodo sekarang supremasi sipil melahirkan koalisi besar pendukung pemerintahan.
Koalisi politik besar ini melakukan koalisi dengan kekuatan bisnis yang sering disebut sebagai oligarki.
Rezim Jokowi dianggap tidak memberi ruang yang cukup bagi demokrasi yang dinamis.
Sementara TNI--yang secara historis selalu ikut aktif dalam percaturan politik--dipaksa untuk menepi dari kancah politik nasional.
TNI harus menanggung dosa politik akibat keterlibatannya dalam rezim Orde Baru Soeharto selama 32 tahun.
Masyarakat sipil di Indonesia—terutama kalangan liberal—memahami posisi historis TNI dengan perspektif yang berbeda, sehingga kemudian berusaha melepas TNI dari ikatan historis yang sudah melekat sebagai bagian kesejarahan.
Sejak era perang kemerdekaan sampai masa-masa awal kemerdekaan, TNI tidak menjadi bagian yang terpisah dari masyarakat sipil.
- Barang Hasil Penindakan di 3 Wilayah Ini Dimusnahkan Bea Cukai, Berikut Perinciannya
- Pentolan KKB Pembunuh Personel Satgas Elang Berani Nongol di Warung Depan Polres
- Sinergi dengan Polri & TNI, Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan di 3 Wilayah Ini
- Di Hadapan Menhan-Panglima TNI, Legislator Bicara Kasus di Sumut, Prajurit Jangan Terpancing
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
