JPNN.com 
Jalan Tengah TNI
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
ABRI kembali direorientasi menjadi TNI dan dibuat benar-benar steril dari politik.
Absennya TNI dari kegiatan politik dalam 20 tahun terakhir melahirkan supremasi sipil yang penuh dinamika.
Pada era Joko Widodo sekarang supremasi sipil melahirkan koalisi besar pendukung pemerintahan.
Koalisi politik besar ini melakukan koalisi dengan kekuatan bisnis yang sering disebut sebagai oligarki.
Rezim Jokowi dianggap tidak memberi ruang yang cukup bagi demokrasi yang dinamis.
Sementara TNI--yang secara historis selalu ikut aktif dalam percaturan politik--dipaksa untuk menepi dari kancah politik nasional.
TNI harus menanggung dosa politik akibat keterlibatannya dalam rezim Orde Baru Soeharto selama 32 tahun.
Masyarakat sipil di Indonesia—terutama kalangan liberal—memahami posisi historis TNI dengan perspektif yang berbeda, sehingga kemudian berusaha melepas TNI dari ikatan historis yang sudah melekat sebagai bagian kesejarahan.
Sejak era perang kemerdekaan sampai masa-masa awal kemerdekaan, TNI tidak menjadi bagian yang terpisah dari masyarakat sipil.
- GM FKPPI Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi di Tengah Transformasi Peran TNI
- Diskusi UU TNI di Kampus, Pangdam I/BB: Kami Terbuka terhadap Kritik
- Jokowi: Ini Sudah Jadi Fitnah di Mana-Mana
- Soal Ijazah Jokowi Diduga Palsu, UGM Siap Buka-Bukaan
- Bea Cukai dan TNI Memperkuat Sinergi Pengawasan yang Solid di Yogyakarta dan Nunukan
- Perkuat Sinergisitas, Panglima TNI Terima Kunjungan Ketua BPK RI
