Jalankan Perintah MK, 613 Kotak Suara Dibuka

jpnn.com - DEPOK - Setelah diinstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, akhirnya KPU Kota Depok membuka sebanyak 613 kotak suara.

Pembukaan kotak suara itu untuk mencari dokumen formulir C-2 dan C-7 yang akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan Pilpres oleh kubu Prabowo-Hatta.
Pencarian dokumen tersebut dijaga ketat oleh Panwaslu, Kepolisian dan TNI di Gudang Logistik KPUD Depok, Jalan Kalimulya, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, sekitar pukul 08.00, Minggu (10/8).

Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati mengatakan, pembukaan kotak suara ini berdasarkan perintah MK dan Surat Edaran KPU RI nomor 1466. Instruksi pembukaan kota untuk mencari dua dokumen itu harus dilaksanakan oleh semua KPU tingkat provinsi, kabupaten/kota di tanah air.

"Kami diinstruksikan MK untuk mengambuk dua dokumen yang akan digunakan untuk bukti gugatan. Surat Formulir C-2 tentang keberatan dalam rekapitulasi suara, sama formulir C-7 tentang daftar pemilih khusus tambahan," kata Titik kepada INDOPOS (Grup JPNN).

Untuk menghindari adanya gangguan, KPU pun meminta penjagaan ketat dari Polres dan Kodim 0508 Depok.

"Mau bagaimana lagi, surat dari KPU Pusat yang datangnya terlambat, jadi mau tidak mau dilakukan mendadak. Semua unsur kami libatkan agar tidak terjadi persoalan lain. Ini demi kepentingan menyelesaikan gugatan di tingkat MK yang disengketakan salah satu pasangan capres," jelasnya.

Ketua Pansawalu Kota Depok, Sutarno menyampaikan, pihaknya ikut mengawasi dan mencatat setiap kondisi kotak suara saat dibuka. Hal itu, untuk menghindari penghilangan barang bukti persidangan Pilpres tersebut. Apalagi, dua dokumen itu sangat penting dihadirkan untuk membuktikan materi gugatan yang diajukan oleh salah satu pasangan calon kepala negara tersebut. (cok)