Jalur Batu Bara Diblokir, Hari Ini Tongkang Tetap Tak Boleh Lewat

Kapolresta Samarinda Kombespol Arief Prapto Santaso mengatakan, pihaknya tak akan melarang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Tetapi jika aksi tersebut mengarah pada perbuatan melawan hukum, ditindak sesuai peraturan.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yakin Menteri ESDM Jero Wacik memenuhi permintaan empat gubernur se-Kalimantan. Dia juga meminta OKP tidak memblokir Sungai Mahakam karena merugikan semua pihak (baca juga: Tak Mendukung, DPRD "Sekak" Gubernur). "Saya meminta adik-adik di KNPI dan OKP tidak memblokir jalur batu bara," terangnya.

Pemerintah daerah dan DPRD Kaltim, kata Gubernur, telah berjuang ke Jakarta untuk memenuhi kuota BBM bersubsidi. "Bullshit (omong kosong) kalau ada yang bilang kami (pemda) tidak berjuang. Masih banyak cara selain memblokir. Kalsel, ya Kalsel. Saya punya sikap sendiri," tegas Faroek. Nada bicaranya meninggi kala disinggung aksi Gubernur Kalimantan Selatan, Rudi Ariffin, yang ikut memblokir sungai.

Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal HP mengatakan, aksi pemblokiran untuk menyuarakan pendapat merupakan hak rakyat dan wajib dihormati. "Presiden sudah mengisyaratkan menambah kuota BBM. Jika tidak juga dipenuhi, 55 anggota DPRD Kaltim bersama DPD dan DPR asal Kaltim akan mendatangi Kementerian," tegasnya.