Jalur Puncak II Tingkatkan Perekonomian Warga
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Cianjur menyambut baik kedatangan rombongan Komisi V DPR RI ke Cianjur dalam rangka peninjauan proyek pembangunan jalan Jalur Puncak II.
Dengan dibangunnya jalur yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Cianjur diharapkan meningkatkan perekonomian warga sekitar, dengan kedatangan pengunjung dari luar kota yang akan berlibur di kawasan puncak.
Saat ini jalur Puncak hanya ada satu jalur dan seiring meningkatnya jumlah kendaraan wisatawan yang berkunjung ke puncak mengakibatkan kawasan tersebut macet parah di setiap akhir pekan.
Dengan dibangunnya Jalur Puncak II diharapkan meningkatkan ekonomi warga sekitar dan mengurangi penduduk Cianjur yang menjadi tenaga kerja di luar negeri.
“Jalur Puncak yang sering buka tutup dan sering macet parah ketika akhir pekan mengakibatkan menurunnya wisatawan yang berdampak menurunnya juga pendapatan warga yang menggantungkan hidup di sekitar jalur wisata tersebut, dengan dibangunnya Jalur Puncak II saya kira akan menjawab permasalahan tersebut,” tutur Anggota Komisi V Dapil Jabar III Neng Eem Marhamah,
Kamis (6/4)
Jalur puncak juga termasuk dalam program Presiden Joko Widodo yang memasukkan dalam ketegori KSN (Kawasan Strategis Nasional).
Karena selain terdapat kawasan wisata terdapat pula Istana Presiden, tepatnya di wilayah Cipanas.
Jalur Puncak II nanti diharapkan dapat mengurai kemacetan dan meningkatkan wisatawan yang ingin berkunjung.
“Dengan dibangunnya Jalur Puncak II akan memudahkan akses warga yang mau berlibur, maka secara tidak langsung roda perekonomian warga akan membaik. Khususnya warga Cianjur, destinasi wisata mereka pasti akan semakin ramai dikunjungi. Karena selama ini kurang ramai karena akses jalan yang kurang memadai,” tutur politisi PKB tersebut. (adv/jpnn)
Pemerintah Kabupaten Cianjur menyambut baik kedatangan rombongan Komisi V DPR RI ke Cianjur dalam rangka peninjauan proyek pembangunan jalan Jalur
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online