Jam Terbang Pilot TNI Rendah

JAKARTA - Pihak Departemen Pertahanan sudah merasa keteteran mengelola manajemen pertahanan negeri ini. Dengan alokasi anggaran yang hanya Rp33,5 triliun pada 2008 misalnya, menyebabkan sulit untuk sekadar melakukan perawatan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Meski Amerika Serikat sudah menghentikan embargo suku cadang pesawat pun, untuk membeli spare part pun tetap sulit.

Demikian dikatakan pakar manajemen pertahanan Dephan, Marsekal Muda Purn Kusnadi Kardi pada diskusi bertema ‘Manajemen Alutsista’ di Jakarta, Senin (25/5). Dia memberi contoh, dari 20 pesawat Hercules, hanya tujuh pesawat saja yang layak terbang. “Hal ini berpengaruh pada skill pilot karena untuk upaya meningkatkan jam terbang juga berkurang,” ujarnya.

Menurut Kusnadi, kalau anggaran pertahanan terus minim, maka Indonesia bisa terus-terusan dilecehkan negara lain, termasuk negara kecil sekalipun. Dia berharap, baik pemerintah dan DPR punya kemauan politik untuk mengatasi persoalan anggaran ini. Disebutkan, anggaran yang diajukan Dephan sebenarnya sudah ditekan hanya untuk kebutuhan paling minimum. Namun, dari Rp125 triliun hingga Rp145 triliun yang diajukan pada 2008, hanya disetujui Rp33,5 triliun.  Jumlah itu masih terpotong lagi tatkala Depkeu melakukan kebijakan pemangkasan anggaran setiap departemen sebesar 15 persen.

Lebih lanjut mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Dephan itu mengatakan, minimnya anggaran pengelolaan pertahanan RI tidak boleh terus-menerus ditoleransi. ”Kecelakaan-kecelakaan diawali dari toleransi-toleransi terhadap perawatan alutsista. Anggaran Dephan harus ditambah,” cetusnya. (sam/JPNN)