Jambi Bersiap Tutup Dua Lokalisasi

jpnn.com - JAKARTA - Penutupan lokalisasi Dolly di Kota Surabaya menjadi model di daerah lain. Kota Jambi, misalnya, ingin melakukan upaya yang sama.

"Kesuksesan Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Wali Kota Surabaya menutup lokalisasi Dolly mendorong kami untuk benchmarking ke sini,” kata Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, Kamis (11/9).

Menurut Syarif yang menemui Dirjen Rehabilitasi Sosial, Samsudi di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta,  penutupan lokalisasi membutuhkan waktu dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Sebab, harus merubah mental para Wanita Tuna Susila (WTS) dengan membina dan pemberdayaaan. Lokalisasi di Kota Jambi terdapat di Payo Sigadung dan Langit Biru.

“Pada 15 September 2014 akan dideklarasikan pendahuluan untuk penutupan di lokalisasi tersebut yang dihuni 600 WTS yang berasal dari berbagai daerah,” ujarnya.
 
Dirjen Rehabilitasi Sosial, Samsudi mengatakan, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi patut diapresiasi, terlebih setelah ada peraturan daerah (Perda) tentang penutupan lokalisasi tersebut dan atas hasil kajian dari tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait.

“Kemensos memiliki model untuk penanggulangan lokalisasi yaitu dengan pendekatan panti di dalamnya ada pelatihan keterampilan dan non panti yang bermitra dengan kelembagaan lokal,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan untuk penutupan lokalisasi dan inisiasi bisa dilakukan oleh Menteri Sosial seperti di lokalisasi Dolly. Selain itu, juga akan dilakukan berbagi tugas secara proporsional dan saling menguntungkan terkait pemulangan, jaminan hidup, biaya hidup serta pengembangan potensi untuk beralih profesi.

“Kemensos mendukung bila kelak lahan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan ataupun sarana lainnya, seperti pusat kajian keilmuan dan keagamaan, serta praktik peserta didik dari berbagai sekolah,” terangnya.

Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial, Sonny Manalu menambahkan, bahwa kedatangan Wali Kota Jambi sebagai kelanjutan dari pertemuan untuk membahas rencana penutupan lokalisasi tersebut. Persoalan penanganan masalah prostitusi termasuk kategori masalah kesejahteraan sosial. Di Indonesia jumlah lokalisasi masih banyak dengan jumlah WTS lebih dari 10 ribu orang yang terbagi dalam beberapa kelas pelayanan bagi para pelanggannya.