Jamiluddin Mendesak Jokowi Melakukan Reshuffle Kabinet, Sebut 6 Nama

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, saat ini sudah saatnya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet.
Menurut Jamiludin, reshuffle kabinet perlu dilakukan lantaran kinerja pada menteri sudah tidak memuaskan masyarakat, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga.
"Penanganan pandemi Covid-19 bahkan dinilai paling buruk. Koordinasi antarmenteri tidak berjalan baik sehingga masyarakat kecewa terhadap kinerja kabinet Jokowi," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Senin (23/8)
Jamiluddin juga menjelaskan komunikasi publik yang buruk dinilai sebagai salah satu penyebab tidak efektifnya penanganan pandemi Covid-19.
Dia juga menyebutkan dampak pandemi Covid-19 seperti resesi ekonomi, banyaknya karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan daya beli masyarakat yang rendah, tidak dapat diatasi oleh kabinet Jokowi.
"Masyarakat semakin frustasi. Karena itu, selayaknya beberapa menteri di-reshuffle," sambungnya.
Mantan Dekan FIKOM ISIP Jakarta itu menyebutkan salah satu menteri yang patut di-reshuffle ialah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Jamiluddin menyatakan, menkominfo itu harus bertanggung jawab atas buruknya komunikasi publik selama pandemi Covid-19.
Jamiluddin Ritonga menilai sudah saatnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, menyebut 6 nama menteri yang layak diganti.
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk