Jamin Daging Kerbau Impor tak Menggeser Kebutuhan Sapi Lokal

jpnn.com - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyampaikan, Pemerintah tetap konsisten memprioritaskan dan memperhatikan usaha peternakan rakyat dan keberadaan ternak lokal untuk pemenuhan daging sapi dalam negeri.

Hal ini disampaikan menanggapi pemberitaan yang ada di media terkait dengan banjirnya daging kerbau impor di pasar yang berdampak terhadap usaha peternakan rakyat.

I Ketut Diarmita selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengatakan, impor daging kerbau hanya bersifat sementara (temporer).

Menurut I Ketut, impor ini dilakukan mengingat ketersediaan produksi daging sapi lokal 2017 belum mencukupi kebutuhan nasional. Berdasarkan prognosa produksi daging sapi di dalam negeri tahun 2017 sebesar 354.770 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan daging sapi di dalam negeri tahun 2017 sebesar 604.968 ton, sehingga untuk memenuhi kekurangannya dipenuhi dengan impor, baik dalam bentuk impor sapi bakalan maupun daging.

Pemasukan daging kerbau ke Indonesia melalui penugasan dari pemerintah kepada Bulog, bertujuan bukan untuk mengguncang harga daging sapi lokal, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum bisa menjangkau harga daging sapi.

Kontroversi yang terjadi di masyarakat, lebih dikarenakan pada harga jual daging kerbau ex impor jauh lebih murah dari daging sapi lokal, sehingga dihawatirkan akan mengurangi permintaan daging sapi lokal.

“Pemerintah memastikan, dengan adanya kebijakan impor sapi daging beku asal India tersebut tidak akan menimbulkan distorsi harga dan tertekannya harga ternak lokal yang menyebabkan menurunnya pemotongan sapi lokal di Rumah Potong Hewan (RPH)” kata I Ketut.

Selanjutnya, untuk memastikan jumlah ketersediaan sapi lokal di 10 daerah produsen, dan jumlah ketersediaan sapi potong yang siap dikeluarkan ke daerah sentra konsumen khususnya Jadebotabek, pemerintah telah melakukan analisis suplai demand untuk mengidentifikasi kebutuhan di masing-masing daerah dan terus melakukan penguatan dasar penghitungan data supply-demand untuk ternak lokal, khususnya untuk menghadapi kebutuhan HBKN.