Jamkesmas Masih Amburadul !

JAKARTA - Sudah dua tahun program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) berjalan. Namun, hingga kini program itu dinilai belum memuaskan masyarakat. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pelaksanaan Jamkesmas masih amburadul. Masih banyak biaya pengobatan yang belum tercover program pengganti Askeskin itu.

     

Peneliti Pelayanan Publik ICW Febri Hendri A.A. mengatakan, sebagian besar biaya pengobatan yang dicover Jamkesmas adalah biaya obat murah. Pengobatan dengan biaya tinggi kerapkali harus ditanggung masyarakat. Alhasil, keluarga miskin (gakin) belum sepenuhnya bisa mendapat layanan kesehatan gratis. "Penggunaan Jamkesmas kurang optimal," cetus Febri.

     

Sejak awal, ICW sudah menyorot pelaksanaan program yang dinilai menyalahi UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial itu. Sebab, seharusnya program itu dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Namun kenyataannya, dalam proses transisi dari Askes ke Jamkesmas yang menyelenggarakan adalah Depkes dan Dinkes," ujarnya. Seharusnya, Depkes lebih bermain dil evel kebijakan.

     

Hal itu dikhawatirkan memicu konflik kepentingan. Sebab, Depkes berperan sebagai penyelenggara sekaligus verifikator penerima Jamkesmas. Memang, Depkes melalui Dinkes menunjuk tim verifikator independen. "Tapi, bagaimana bisa independen kalau yang membayar mereka juga Depkes," cetusnya. Karena itu, program Jamkesmas dinilai lebih fair jika diserahkan kepada perusahaan asuransi. "Ngapain Depkes ngurusi Jamkesmas. Kayak perusahaan asuransi saja," ungkapnya.