Jamnas Kewirausahaan Sosial 2022 Diharapkan Bisa Membantu UMKM Bangkit
jpnn.com, JAKARTA - Jambore Nasional Kewirausahaan Sosial 2022 di Yogyakarta kembali mempertemukan para pelaku UMKM, pebisnis, industriawan, dan eksportir.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat Andalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (BPP AKU) itu akan berlangsung pada 24 sampai 26 November 2022.
Dalam kegiatan itu direncanakan hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dan GKR Mangkubumi selaku Ketua Pengarah BPP AKU.
"Jambore Nasional Kewirausahaan Sosial 2022 ini adalah jambore kedua yang pernah kami laksanakan. Lima tahun lalu, tepatnya April 2017, di Yogyakarta," ucap Ketua Pengarah BPP GKR Mangkubumi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
"Kami juga pernah melaksanakan jambore kewirausahaan yang menghadirkan lebih dari 8.000 pelaku usaha ekonomi keluarga se-Jawa dan Bali."
Dia mengatakan jamnas kewirausahaan kali ini untuk menghadirkan media silaturahmi, konsolidasi, dan kolaborasi bagi para pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dengan para pengusaha sukses.
Berkonsep pameran dan gelar dagang, ajang tersebut akan mengekspos berbagai bidang lain termasuk kuliner, budaya, kerajinan, dan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dia mengajak tokoh, pemerhati, lembaga intermediasi, pemerintah, dan pihak lain, yang peduli dengan UMKM, untuk membantu UMKM kembali semangat dan meningkatkan kapasitas serta kompetensinya.
Jambore Nasional Kewirausahaan Sosial 2022 di Yogyakarta kembali mempertemukan para pelaku UMKM, pebisnis, industriawan, dan eksportir.
- Tingkatkan Profit UMKM Lewat Digitalisasi dan Pelatihan Pasar
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor
- Layanan CRM OCA Bantu UMKM Lebih Dekat dengan Pelanggan
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku