Jampidsus: Korupsi Kepala Daerah harus Dikeroyok

jpnn.com - JAKARTA - Satuan Tugas Bersama Pemberantasan Korupsi yang dibentuk KPK, Polri dan Kejaksaan Agung diyakini akan mempermudah membongkar kasus-kasus korupsi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, termasuk menyangkut kepala daerah.

"Perlu keroyokan menangani khusus perkara korupsi-korupsi tertentu misalnya (terkait)  kepala daerah," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Widyo Pramono, Selasa (5/5) di Kejagung.

Sebab, kata Widyo, kepala daerah sekarang tidak mau diperiksa kalau penegak hukum tak mengantongi izin untuk memeriksanya.

Nah, dengan adanya satgas bersama ini maka akan memudahkan pemeriksaan kepala daerah.

Ini mengingat KPK punya kewenangan untuk memanggil kepala daerah tanpa harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

"Soal perizinan, serahkan KPK. Nah KPK langsung lanjut (memeriksa)," tegas Widyo.

Dia juga mengatakan, selain kasus yang rumit, satgas juga akan memudahkan menuntaskan kasus yang modus operandinya susah dilacak dan memerlukan  kecepatan.

Widyo pun menepis anggapan bahwa satgas ini nantinya berbenturan dengan satgassus antikorupsi yang ada di Kejagung. "Ya berbenturan atau tidak yang jelas perkara penanganan korupsi yang mewabah di Indonesia itu perlu satu gerakan yang lebih kompak, lebih bersatu, lebih kerjasama satu sama lain," jelasnya. Kalau dikeroyok dalam penanganannya, maka kasus korupsi itu akan semakin sedikit.  (boy/jpnn)