Jamur Gaduhnya ya Jaksa Agung Prasetyo

jpnn.com - JAKARTA - Bocornya SPDP yang menyebut nama Tri Rismaharini merupakan bagian dari serangkaian kegaduhan yang selama ini diciptakan kejaksaan.
Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, kepemimpinan Jaksa Agung, H.M Prasetyo memang kerap membuat kehancuran dan blunder di bidang hukum.
"Sebenarnya pemerintah kan sudah bilang jangan membuat gaduh, tapi jamur gaduhnya ini ya Jaksa Agung Prasetyo ini," ucapnya, kemarin.
Sementara itu aktivis YLBHI Julius Ibrani mengatakan kejaksaan memang memiliki kewenangan mengontrol proses penyidikan yang dilakukan penegak hukum lain seperti polri.
Namun tetap saja apa yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan menyampaikan SPDP yang didalamnya terdapat nama Tri Rismaharini sebuah kesalahan. Sebab kewenangan itu tetap ada pada kepolisian selaku penyidik.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Kejaksaan Ferdinand Andi Lolo mengakui jika apa yang dilakukan Kejati Jatim dengan memberikan informasi pada media mengenai SPDP kasus di Polda merupakan sebuah blunder. Andi pun setuju hal itu diproses oleh internal kejaksaan.
Sementara itu, sumber Jawa Pos di internal kepolisian mempertanyakan mengapa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum menyebutkan nama Tri Rismaharini dalam SPDP yang dikirim ke kejaksaan. Padahal dalam Peraturan Kapolri (Perkap) yang baru disebutkan bahwa penulisan nama pelaku dalam SPDP kini tak wajib.
"Sekarang kan disebutkan kasus itu tidak cukup bukti. Tapi kenapa waktu itu di SPDP ditulis nama pelakunya, padahal itu sekarang tidak wajib," jelas pamen yang pernah memegang sejumlah jabatan strategis itu.(gun)
JAKARTA - Bocornya SPDP yang menyebut nama Tri Rismaharini merupakan bagian dari serangkaian kegaduhan yang selama ini diciptakan kejaksaan. Menurut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pendapat Hukum
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun