Jan Maringka: Reposisi Kejaksaan Dalam Sistem Pemerintahan Suatu Keharusan

Seolah-olah dilaksanakan sendiri oleh Menteri Bidang Pemasyarakatan yang kewenangannya belum dilandasi berbagai aturan.

“Berbagai aturan di dalamnya pelaksanaanya seperti pengawasan lepas bersyarat ataupun hukuman mati seharusnya tetap dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan undang undang,” ucap Jan Maringka.

Menurutnya, sangat mendesak melakukan reposisi dengan meletakakn kembali Jaksa Agung RI dan Kapolri di bawah kendali Menteri Koordinasi Bidang Hukum dan HAM (Menko Hukum dan HAM). Hal ini untuk kecepatan komunikasi terutama Polisi dan Jaksa adalah instrumen penegak hukum dan bukan instrumen politik.

“Akibatnya, kita melihat Menkohukham Yusril Ihza Mahendra telah meng-eksekusi pemulangan terpidana mati ke Philipina dan hal ini terus dilanjutkan terhadap terpidana Bali Mine warga negara Australia tanpa melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Jaksa Agung RI," ujar Jan Maringka.

Tentunya hal ini, lanjutnya, dapat memberikan pesan buruk bagi dunia internasional bahwa Indonesia adalah surga yang aman bagi para pengedar narkoba jalur internasional. Para pelakunya sering dijatuhi dengan pidana mati dan belum kita eksekusi hingga saat ini.

Selanjutnya yang terjadi, kata Jan Maringka, Jaksa Agung terpaksa secara terbuka harus mengatakan jika dia merasa tidak dilibatkan dalam kasus tersebut.

Padahal Jaksa Agung sendiri memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum, baik diminta ataupun tidak diminta kepada Presiden.

“Seharusnya Jaksa Agung bisa secara langsung bisa berkordinasi satu pintu. Apalagi ada peran jaksa sebagai pengacara negara baik diminta ataupun tidak, wajib memberi masukan kepada Presiden di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.