Jan Maringka: Reposisi Kejaksaan Dalam Sistem Pemerintahan Suatu Keharusan

Menurutnya, Kejagung RI kepada dirinya melekat fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara. Ketidak keterlibatan kasus ini adalah bukti betapa panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui dalam penegakan hukum.

"Akibat salah letak ini, dapat kita lihat pula pada disparitas tuntutan pidana perkara perkara yang menarik perhatian masyarakat. Untuk itu reposisi segera perlu dilakukan, agar tidak lagi terjadi hal demikian," ujar Jan Maringka.

Mantan Atase Kejaksaan Pada KJRI Hong Kong periode 2005-2008 ini juga menerangkan, diskresi yang dilakukan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra itu adalah tindakan administrasi negara sehingga apabila Kejaksaan RI di bawah koordinasi Menko Hukum dan HAM dalam sistim pemerintahan adalah suatu kebutuhan bagi penegakan hukum itu sendiri.

"Jadi, curhatan Jaksa Agung Burhanuddin ST, tentang eksekusi pemulangan terpidana mati ke Philipina dan Australia kedepan tidak terjadi lagi. Sebab, status Kejaksaaan sudah di bawah koordinasi Menko Hukham," tegas mantan Karo Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kejagung (2015) ini.

Dia berpandangan Jaksa adalah eksekutor yang melaksanakan putusan hakim akan tetapi saat ini jaksa diposisikan bersama polisi di bawah Menkopol. Makanya, Jaksa tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

"Seharusnya jaksa dan polisi alat penegak hukum bukan alat politik Sehingga mereka akan lebih efektif kendali di bawah Menkohukham. Indonesia adalah negara hukum yang mana penegaknya harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan manapun," ujar Jan Maringka.

Menurut dia, Kejagung RI saat ini makin dilematis, belum lagi tuntutan 12 tahun terhadap Harvey Moeis dalam kasus Tambang Timah.

Hakim Tingkat Banding beri perbaikan putusan dari 6 tahun menjadi 20 Tahun, kita ketahui sebelumnya ada tuntutan mati dan seumur hidup dalam Kasus Jiwasraya untuk kerugian negara yang jauh lebih kecil.