JPNN.com 
Jangan Ada Diskriminasi Karier PPPK, Sebaiknya Pemerintah Angkat Honorer Tendik Jadi PNS
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia (SNWI) Provinsi Riau Eko Wibowo mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperjelas status para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Ekowi -panggilan akrab Eko Wibowo- menegaskan tidak boleh ada diskriminasi terhadap PPPK, termasuk dalam hal pengembangan karier.
"Kami tidak mau ada diskriminasi dalam karier jabatan PPPK," ujar Eko kepada JPNN.com, Sabtu (8/7).
Ekowi -panggilan akrabnya- menjelaskan PPPK semestinya juga berhak menjadi kepala sekolah, kepala bidang, bahkan kepala dinas.
Menurut dia, PPPK merupakan aparatur sipil negara (ASN) sehingga jenjang kariernya tidak boleh dibedakan dari PNS.
Lebih lanjut Ekowi menuturkan fakta di lapangan memperlihatkan perlakuan berbeda antara PNS dengan PPPK.
Menurut dia, tidak ada kenaikan golongan bagi PPPK, kecuali melamar kembali di jabatan lebih tinggi.
Artinya, PPPK harus mengundurkan diri dari posisinya untuk ikut seleksi pengisian jabatan lebih tinggi.
PPPK adalah ASN sehingga jenjang kariernya tidak boleh dibedakan dari PNS. Harus ada peluang bagi PPPK untuk menjadi kepala sekolah, kabid, bahkan kepala dinas.
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Efisiensi Anggaran, Pemko Batam Pastikan Honorer Aman
- 1.500 Tenaga Non-ASN Natuna akan Diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu
- Hampir Separuh Pelamar PPPK Tahap 2 Kemenag Dinyatakan TMS, Waduh
- Anggaran Hasil Efisiensi juga Untuk PPPK 2024, Alhamdulillah
- Terobosan, Inilah Solusi Konkret bagi Honorer yang Dirumahkan
