Jangan Ada Lagi Kontroversi seputar Pelantikan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengharapkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mampu memperkokoh tradisi ketatanegaraan yang sehat, yang selama ini sudah berlangsung dengan baik. Hal tersebut agar proses pelantikan presiden dan wakil presiden bisa berjalan lancar pada 20 Oktober mendatang.

“Jika terjadi kegaduhan bukan karena hal-hal yang substantif, hanya akan melahirkan preseden buruk, yang bisa terulang di masa-masa mendatang,” ucap Ketua kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR-RI, Bambang Sadono, di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (14/10).

Menurut Bambang, pelantikan presiden-wakil presiden merupakan praktek ketatanegaraan yang sudah beberapa kali berulang, dan selama ini tidak pernah ada kegaduhan politik yang mengganggu.

“Hal ini disebabkan bahwa proses pelantikan presiden-wakil presiden merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat prosedural ketatanegaraan,” jelas dia.

Untuk itu, ia berharap tidak ada kontroversi yang perlu diperdebatkan. Karena hal itu merupakan kelanjutan dari proses pemililihan presiden dan wakil presiden yang secara politis maupun yuridis, sudah dinyatakan sah.

“Jabatan presiden dan wakil presiden bisa diperoleh siapapun, dari partai apapun. Artinya mereka yang tidak memenangkan presiden dan wakil presiden saat ini, bukan tidak mungkin akan memenangkan dalam pilpres berikutnya. Semua partai secara psikologis bisa merasakan hal yang sama, jika calonnya mendapat gangguan, walaupun hanya prosedural, bukan substantif,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

Bambang menambahkan, pada dasarnya Kelompok DPD di MPR akan mendorong proses pelantikan presiden dan wakil presiden agar berjalan lancar.

Menurutnya hal ini penting, karena setelah lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan MPR dilantik dan dipilih pimpinannya, akan menjadi sempurna karena presiden juga akan segara disahkan kewenangannya.