Jangan Ada PPPK Merasa dari Pusat, karena SK Dikeluarkan Bupati
jpnn.com - MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, telah melantik 264 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Manokwari Martinus Dowansiba menyatakan, dengan pelantikan 264 guru PPPK tersebut maka dapat menutupi kekurangan tenaga pengajar di daerah tersebut.
"Setiap tahun selalu ada guru-guru yang senior yang pensiun sehingga hal itu yang membuat kita semakin kekurangan tenaga pengajar," kata Martinus.
Ditegaskan bahwa Disdik Manokwari akan mengontrol dan mengawal penempatan guru PPPK agar sesuai dengan SK pengangkatan PPPK dari Bupati Manokwari.
Sebagian besar guru-guru tersebut ditempatkan di sekolah-seolah daerah pinggiran yang membutuhkan tenaga pengajar.
"Tetap melaksanakan tugas dan penempatan sesuai dengan SK bupati. Jika ada PPPK yang tadinya guru honor lalu kembali bertugas di sekolah lama, maka tetap melaksanakan tugas (sekarang) sebagai ASN," katanya.
Dia meminta agar para guru yang dilantik dan mendapat SK PPPK segera melaporkan diri ke sekolah sesuai penempatan dan segera menyesuaikan diri di tempat tugas baru.
Ditegaskan juga bahwa Disdik Manokwari tidak akan mengakomodir PPPK yang baru bertugas beberapa bulan lalu minta pindah.
Kadisdik mengingatkan agar jangan ada guru PPPK dari pemerintah pusat, karena SK dikeluarkan bupati.
- Pendaftaran PPPK Guru 2024, Pemda Buka Formasi di Luar P1, Peserta Prioritas Dirugikan
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK Memunculkan Masalah, Fufufafa Menjelekkan Prabowo, Oh Gibran
- 3 Masalah Besar, Pertanda Banyak Honorer jadi PPPK Paruh Waktu
- Seleksi PPPK 2024: Pemkot Semarang Buka 2.654 Formasi
- Inilah Cara Pemda agar Honorer Lulus PPPK 2024, Keren nih
- Demi Menuntaskan Permasalahan Honorer, Pemkab Bekasi Siapkan 10.099 Formasi PPPK 2024