Jangan Anggap Tabu Konstitusi Baru
Minggu, 02 September 2012 – 00:32 WIB
Ia pun menyayangkan anggapan yang menyebut penguatan DPD sama saja membawa Indonesia ke arah negera federal. "Siapa bilang itu federal? Kehadiran senat itu pantulan dari relasi kemanusiaan dan keadilan sebagai sebuah bangsa. Bukan soal kesatuan atau federal, tapi keadilan politik bagi bangsa," tegasnya.
Karenanya Margarito menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berani mendorong pembuatan konstitusi baru. Sebab, tidak mungkin mengarapkan DPR yang hanya menjadi kepanjangan tangan partai politik.
"Saatnya kirim pesan ke Presiden untuk mendinamisir UD 1945. Perlu kebesaran hati SBY, dan ini saat baginya meninggalkan warisan sejarah yang akan selalu dikenang," cetusnya.
Sedangkan Mulyana W Kusumah yang juga tampil sebagai pembicara mengatakan, harus ada konsesi politik untuk memebuat negara menjadi lebih kuat. "Dan itu caranya dengan konstitusi baru," ucapnya.
JAKARTA - Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki konstitusi baru untuk menggantikan UUD 1945. Jika Indonesia ingin kuat sebagai bangsa maupun negara,
BERITA TERKAIT
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan