Jangan Bangga Kepuasan Jokowi Tinggi, Persoalan Minyak Goreng Belum Ada Solusi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak langsung bangga dengan temuan teranyar Lembaga Survei Indonesia (LSI) berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan.
Terutama, setelah LSI membeber kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih tinggi.
"Jadi naif kalau pemerintah bangga dengan survei kepuasan publik," kata Mardani melalui layanan pesan, Kamis (3/3).
Temuan LSI menyebutkan sebanyak 66,3 responden rupanya puas terhadap kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia sejak 2014.
Tercatat hanya 29,9 persen responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi. Sisanya sebanyak 3,8 persen menyatakan tidak tahu.
Survei LSI berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan itu dilakukan pada periode 25 Februari-1 Maret 2024 kemarin.
Ada 1.197 responden yang terlibat dalam survei tersebut dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.
LSI menggunakan metode simple random sampling dalam survei kali ini yang memiliki toleransi kesalahan ±2,89 persen. Tingkat kepercayaan survei tercatat sebesar 95 persen.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak langsung bangga dengan temuan teranyar Lembaga Survei Indonesia (LSI) berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan.
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk
- Ditahan KPK, Hasto Minta Lembaga Antikorupsi juga Periksa Keluarga Jokowi
- Berorasi saat BEM SI Demonstrasi, Seorang Mak Serukan Tangkap Jokowi
- Demonstrasi Indonesia Gelap, Mahasiswa Bawa Spanduk Bertuliskan Prabowo Omon-Omon
- Analisis Pengamat Soal Ucapan Jokowi Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ada Kalimat Sakit Hati
- Teguh Pegang Kebenaran, Hasto Sebut Jokowi Berang, Akhirnya Dikriminalisasi KPK