Jangan Bermusuhan karena Pemilu, Kalau Meninggal Siapa Antar ke Kuburan?

jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin berharap, rakyat Indonesia konsisten memahami dan menjalankan nilai kebinekaan dan kemajemukan.
Tanpa memahami dan menjalankan dua nilai tersebut, berdampak negatif pada peta perpolitikan Indonesia.
Mahyudin menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Dermaga Kutai Lama, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Minggu (24/3).
"Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan. Ini melahirkan politik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)," kata dia.
Mahyudin tidak ingin, kejadian seperti pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 kembali terulang.
Saat itu, khotbah salat Jumat acap kali menyinggung tentang umat muslim tidak boleh memilih pemimpin kafir.
Selain itu, dia juga tidak ingin, rakyat menjadi korban dari perbedaan pandangan politik. Dia mencontohkan peristiwa kuburan yang dipindahkan karena berbeda pandangan politik.
"Wah, terlalu luar biasa saya bilang ini, kita ini sudah menghilangkan nilai-nilai silaturahmi dan kekeluargaan gara-gara politik. Kita jangan sampai jadi korban politik," ungkap dia.
Rakyat kecil tidak mendapat manfaat apapun ketika saling bersitegang karena perbedaan politik jelang pemilu.
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Raih Cum Laude dan Menjadi Wisudawan Terbaik FISIP UI
- Waka MPR: Kemampuan Literasi Generasi Muda Harus Ditingkatkan
- Temui Menteri Rosan, Waka MPR Dorong Regulasi CCS yang Progresif dan Kompetitif
- Mantan Wakapolri Syafruddin Meninggal Dunia, Bamsoet: Kami Kehilangan Sosok Rendah Hati
- Pesan Penting Waka MPR untuk 481 Kepala Daerah yang Baru Dilantik: Penuhi Hak Rakyat!
- Temui Ketua MPR RI, Pengurus YFAAHMI Sampaikan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo Subianto