Jangan Berprasangka ke Mendagri soal Data Kependudukan
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengatakan, permasalahan kependudukan selalu mengemuka setiap jelang pemilu. Menurutnya, pihak oposisi biasanya menjadikan permasalahan kependudukan sebagai bahan untuk menyudutkan kubu petahana.
"Jadi, hampir rutin setiap lima tahun sekali persoalan KTP selalu dijadikan sasaran tembak. Setiap hal yang terkait dengan kinerja petahana pasti akan dikritik habis oleh oposisi," ujar Ari kepada JPNN, Minggu (16/12).
Pengajar di Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, proses pendataan penduduk memang penting untuk disempurnakan. Menurut Ari, penyempurnaan data kependudukan tidak hanya untuk menutup potensi kecurangan saat pemilu, tapi juga mengurangi amunisi bagi oposisi dalam melontarkan kritik.
Apakah persoalan data kependudukan kerap dipermasalahkan karena jabatan Mendagri biasanya dipegang orang dekat presiden atau politikus dari partai pengusung utama pemerintah? “Saya kira tak berdasar mengaitkan parpol asal mendagri dengan kekhawatiran oposisi," ucapnya.
Pembimbing program S3 di Universitas Padjadjaran itu justru menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo telah bekerja secara profesional. Buktinya adalah sukses penyelenggaraan pilkada serentak yang digelar beberapa kali sejak 2015 lalu.
"Saya amati Mendagri sudah bekerja profesional dan cepat mengatasi setiap permasalahan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan data kependudukan," pungkas Ari.(gir/jpnn)
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengatakan, permasalahan kependudukan selalu mengemuka setiap jelang pemilu dan menjadi bahan kritik pihak oposisi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur
- Mendagri Todong 50 Kepala Daerah dengan Formasi PPPK 2024 Terendah, Hasilnya Alhamdulillah