Jangan Bicara Pengendalian Rokok Jika Butuh Penerimaan

jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi XI DPR yang membidangi perpajakan dan keuangan M Misbakhun terus menyuarakan pentingnya perlindungan bagi para petani tembakau. Politikus Golkar itu bahkan merasa perlu menyampaikan langsung persoalan petani tembakau ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/1), Misbakhun meminta pemerintah jangan dulu berbicara masalah pengendalian industri hasil tembakau. Menurutnya, justru saat ini industri hasil tembakau bisa menutup kekurangan penerimaan negara. “Kita bicara penerimaan saja,” ujarnya.

Salah satu inisiator Rancangan Undang-Undang Pertembakauan itu mengatakan, dirinya mengingatkan hal itu juga demi konstituennya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo. “Dapil saya dapil rokok,” tegasnya.

Menurutnya, di Pasuruan banyak petani tembakau. Sedangkan Jawa Timur saat ini menyediakan 47 persen dari total lahan pertanian tembakau secara nasional. Karenanya, Misbakhun merasa berkewajiban memperjuangan aspirasi konstituennya.

Namun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga mengaku mendapat penentangan keras dari kelompok antitembakau. “Saya inisiator RUU Pertembakauan yang dilawan oleh kelompok antitembakau,” tegasnya.

Namun, katanya, demi penerimaan negara dan perlindungan petani maka pemerintah harus serius. “Saya ingin pemerintah serius melindungi kepentingan industri dan petani tembakau dengan sungguh-sungguh,” pintanya.(jpg/ara/jpnn)