Jangan Bikin Bingung, Otsus Papua Tak Berakhir Tahun Depan

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan salah satu upaya untuk menjaga perdamaian dan membangun kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.
Kebijakan Otsus Papua masih diterapkan sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp126,9 triliun.
Dari dana tersebut, 30 persen untuk sektor Pendidikan dan 15 persen untuk sektor Kesehatan dan Gizi.
Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk pembangunan Papua.
Berdasar kebijakan otsus juga, ketentuan “Orang Asli Papua” menjadi syarat sebagai kepala daerah.
Hal tersebut diatur di pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur wajib orang asli Papua (OAP).
Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, kehadiran otsus Papua dari awal sejak 2001 merupakan kehendak orang Papua karena merasa tertinggal dari berbagai aspek.
Besaran dana Otsus Papua menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk pembangunan Papua.
- Kewajiban Freeport Kepada Papua Belum Selesai
- Fiersa Besari Bakal Pulang Dari Timika Esok Hari
- Senator Filep Wamafma: Pengurangan Dana Otsus Menghambat Pembangunan di Papua
- Tokoh Pemuda Papua Gifli Buiney Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional
- Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Kinerja Pansel DPRP Papua Tengah
- Bupati Pegunungan Bintang Harap Anggaran yang Kena Efisiensi Bisa Dikembalikan