Jangan Cekoki Masyarakat dengan Berita Hoax

jpnn.com - jpnn.com - Pemerintah sama sekali tak anti pada perkembangan kemajuan informasi teknologi. Terutama, terkait maraknya penggunaan media sosial, di mana setiap orang bisa begitu bebas menyatakan pendapat dan menyampaikannya secara berantai begitu cepat.

Hanya saja pemerintah ingin mengatur lebih baik, sehingga kebebasan tersebut tidak kebablasan. Apalagi akhir-akhir ini media sosial ramai disusupi berita bohong.

"Sekarang ini anak kecil saja sudah punya handphone. Nah kalau berita itu filternya enggak bagus (bisa repot,red). Memang pemerintah sadar, media itu penting, tapi jangan sampai berita hoax disebar," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, saat menerima kunjungan sejumlah redaksi Jawa Pos Group di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).

Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, pemerintah perlu membuat aturan yang lebih baik terkait pemberitaan, paling tidak agar ada filter yang baik. Sehingga berita-berita yang sifatnya bohong, fitnah dan mengadudomba, bisa terus diminimalisir.

"Contohnya, pada 2016 itu faktanya turis dari Tiongkok mencapai 10 ribu jiwa. Tapi kok malah diputarbalikkan, menjadi tenaga kerja asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia mencapai hingga 10 juta jiwa," ucap Tjahjo.

Contoh berita bohong lainnya, Presiden Joko Widodo kata Tjahjo, juga dituding pro komunis. Padahal menurut mantan anggota DPR ini, dalam undang-undang jelas diatur komunis dianggap sebagai partai yang dilarang.

"Ini menu makanan kita setiap hari (berita bohong,red). Jadi pemerintah memandang perlu sumber berita yang akurat. Oke ke depan harus maju, tapi jati diri jangan sampai hancur. Regulasi diperbaiki," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)