Jangan Cepat Berkesimpulan Soal Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Bukan Kasus Korupsi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo mempertanyakan narasi transaksi janggal di Kemenkeu sebesar Rp 349 triliun yang disebut bukan berkaitan korupsi dan hanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dia mengatakan itu saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
"Ketika ada pernyataan transaksi mencurigakan, TPPU, sudah disimpulkan bukan korupsi, siapa yang sebenarnya berhak menyatakan itu korupsi atau bukan," kata Johan Budi dalam RDPU.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan kasus TPPU tidak bisa berdiri sendiri, karena perkara itu memiliki pidana asal.
"Sepanjang yang saya tahu, TPPU ada pidana asal. Saya awam hukum. Jadi, ada pidana asal," ujar Johan Budi.
Mantan juru bicara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan korupsi itu adalah pidana asal yang bisa menjadi awal mula penyidik membuka kasus TPPU.
"Pidana asal bisa berasal dari korupsi. Jangan disimpulkan tidak ada korupsi di sana," katanya.
Sebelumnya, Mahfud pernah mengatakan transaksi janggal tiga ratusan triliun di Kemenkeu bukan perkara korupsi, melainkan pencucian uang.
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengingatkan jangan ada pernyataan yang menyebut transaksi janggal di Kemenkeu bukan soal korupsi.
- Kemenkeu Buka Suara, Soal Transaksi Uang Elektronik dan Qris Kena PPN 12 Persen
- Selamat, Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan di Hakordia 2024
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Konsisten Memasarkan SBN, Bibit.id Raih 2 Penghargaan dari Kemenkeu
- Mengkaji Wacana Wadah Tunggal KPK Dalam Pemberantasan Korupsi
- Shopeepay Sabet Penghargaan Best of 2024 untuk 2 Kategori Sekaligus dari Google Play