Jangan Cuma Reshuffle Demi Akomodir Ahok
jpnn.com, JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Kerja jilid III santer terdengar lagi. Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani Sya'roni mengatakan, kabarnya Presiden Joko Widodo sudah lama merancang reshuffle setelah pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta.
Memang dia menjelaskan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Sehingga hanya presiden yang lebih paham sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkuat kabinetnya.
Dia juga mengatakan santer terdengar bahwa Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam kabinet menjadi menteri. Menurut dia, hal ini perlu dikritisi.
"Namun mencermati kabar akan masuknya Basuki Tjahaja Purnama dalam jajaran Kabinet Kerja patut dikritisi," kata Sya'roni, Selasa (25/4).
Pertama, kata dia, karena saat ini sektor ekonomi lah yang harus mendapatkan penyegaran personel karena kinerjanya masih kedodoran. Karenanya, lanjut dia, jika reshuffle itu benar terjadi, maka figur-figur ekonomlah yang lebih dibutuhkan.
"Ahok bukanlah sosok ekonom sehingga memaksakannya masuk ke dalam konfigurasi kabinet merupakan langkah yang tidak tepat," Sya'roni.
Kedua, lanjut dia, Ahok adalah sosok yang sangat kontroversial sehingga memasukkannya dalam kabinet hanya akan mengundang kegaduhan baru. "Besar kemungkinan gelombang demonstrasi akan terus membanjiri Istana Negara sehingga akan mengakibatkan terganggunya jalannya pemerintahan secara keseluruhan," paparnya.
Ketiga, sambungnya, apalagi jika yang akan diganti adalah menteri dari unsur partai politik maka bisa menimbulkan dendam politik.
Isu reshuffle Kabinet Kerja jilid III santer terdengar lagi. Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani Sya'roni mengatakan, kabarnya Presiden
- Akbar Yanuar
- Repdem Desak Presiden Prabowo Pecat Menteri Yandri
- Mengintip Spesifikasi Mobil Maung Garuda yang Ditumpangi Prabowo dan Jokowi, Sangar
- Presiden Prabowo Bawa Bobby Tinggal di Istana Negara, Lihat Tuh
- Jokowi Resmi Lengser, Prabowo Kini Menjabat Presiden RI
- Menpora Sebut Dunia Olahraga Nasional Mengalami Kemajuan di Pemerintahan Jokowi