Jangan Ditiru Ya, Kecurangan Petahana di Pemilu Thailand Parah Banget

jpnn.com, BANGKOK - Dugaan kecurangan dalam pemilu Thailand kian kuat. Beberapa lembaga independen yang memantau pemilu menyatakan, ada kecenderungan sistem dan pelaksanaan pemilu menguntungkan parpol yang mendukung junta militer alias petahana. Itu membuat kepercayaan akan hasil pemilu menjadi rendah.

"Militer sangat dominan. Itu tak baik untuk demokrasi," kata Kepala Pemantau Pemilu Thailand dari Anfrel (Asian Network for Free Elections) Rohana Nishanta Hettiarachchie saat jumpa pers di Hotel Marriott, Bangkok, yang dihadiri Jawa Pos kemarin.

Hal lain yang membuat publik curiga adalah angka kehadiran pemilih yang hanya 64 persen. Itu terbilang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya di atas 80 persen.

BACA JUGA: Terungkap, Begini Modus Politik Uang di Pemilu Thailand

Di beberapa tempat pemungutan suara, hasil voting dan angka kehadiran tidak sama. KPU juga berkali-kali memundurkan jadwal pengumuman hasil sementara pemilu. Hasil akhir baru dipaparkan kepada publik sekitar 9 Mei mendatang.

Sekitar 1.500 balot dari penduduk Thailand yang tinggal di Selandia Baru juga tak dihitung. Alasannya, balot itu tiba Minggu (24/3) di atas pukul 17.00. Itu memang batas akhir penutupan pemungutan suara. Pesawat yang membawa balot tersebut tidak bisa tiba tepat waktu karena adanya penundaan penerbangan.

BACA JUGA: Perolehan Suara Tak Sesuai Survei, Tuding Petahana Curang

Sementara itu, Forum for Democracy Foundation (P-Net) memaparkan, politik uang terjadi sebelum dan saat pemungutan suara. Jaringan pengamat pemilu juga mengambil beberapa foto warga Thailand yang diberi THB 100 (setara Rp 44 ribu) agar memilih partai tertentu.