Jangan Gadaikan Netralitas Polri
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan Kepolisian RI hendaknya berpegang teguh kepada undang-undang, khususnya UU Polri yang memerintahkan Korps Bhayangkara itu untuk netral dalam kancah politik praktis.
Dia menegaskan bahwa netralitas Polri adalah harga mati dan jangan terseret rayuan politik yang bisa mendegradasi nama baik institusi baju cokelat tersebut.
Nizar mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga harus bertindak tegas terhadap semua personel Polri yang diduga berpihak pada calon tertentu.
"Jangan gadaikan netralitas Polri untuk kepentingan sesaat. Rakyat sydah cerdas dan akan memantau setiap gerak langkah Polri. Jangan sampai rakyat menjadi apriori terhadap Polri," ungkap Nizar.
Menurut Nizar, langkah Kapolri Tito mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin karena terindikasi memihak calon gubernur tertentu patut diapresiasi.
Namun, Nizar mengatakan akan lebih baik lagi jika Tito juga bertindak atas dilantiknya Komjen M Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo maupun Mendagri Tjahjo Kumolo tidak mengaku sebagai pengusul dilantiknya Komjen Iriawan. "Daripada Polri jadi bulan-bulanan kritik publik, lebih baik Kapolri mengusulkan kepada presiden dan mendagri membatalkan pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai Pj gubernur Jawa Barat," kata Nizar. (boy/jpnn)
Ketua DPP Partai Gerindra menyarankan Polri hendaknya berpegang teguh kepada undang-undang, khususnya UU Polri yang memerintahkan Korps Bhayangkara untuk netral
Redaktur & Reporter : Boy
- Irjen Sandi: Kasus Judol di Kementerian Komdigi Jadi Atensi Kapolri
- Kapolri Puji Langkah Gesit Menhut Raja Juli Bangun Kerja Sama demi Lindungi Hutan
- Raja Juli Temui Kapolri Bahas Penegakan Hukum Kehutanan
- Polisi Disebut Tak Netral di Pilkada Sulut, TPDI Somasi Kapolri dan Lapor ke Propam
- Sesuai Perintah Presiden & Kapolri, Bareskrim Bongkar Judi Online Jaringan Internasional
- Jenderal Sigit Pimpin Kenaikan Pangkat Satu Komjen dan Tiga Brigjen