Jangan Gegabah Respon Pemekaran

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menjelaskan, ketentuan di Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah masih memungkinkan dibentuknya daerah otonom baru. Meski demikian, respon terhadap aspirasi pemekaran tetap harus dilakukan secara hati-hati. Para kepala daerah diminta agar tidak gegabah memberikan rekomendasi pembentukan daerah otonom baru.

“Saya minta betul-betul, agar para bupati dalam memberikan rekomendasi aspirasi pembentukan daerah otonom baru tetap harus mempertimbangakn jangan sampai pembentukan daerah otonom itu justru mematikan daerah induknya,” kata Mardiyanto dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)di hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/4).

Diingatkan Mardiyanto, kelayakan suatu daerah dimekarkan bukan hanya dilihat dari luasnya wilayah, tapi juga jumlah penduduk. “Dan yang lebih penting lagi, potensi daerah itu. Tolong diwaspadai betul aspirasi pemekaran. Memang dimungkinkan oleh Undang-Undang, tapi jangan sampai mematikan induk,” kata Mardiyanto menegaskan pesannya. Terlebih, lanjutnya, pemekaran daerah berkonsekuensi pada berkurangnya jatah Dana Alokasi Umum (DAU) daerah induk, karena harus berbagi dengan ‘anaknya’.

Dijelaskan Mardiyanto, upaya untuk memperketat pemekaran sebenarnya sudah dilakukan, yakni antara lain dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2007, sebagai pengganti PP 129 Tahun 2000. Di PP 78 diatur persyaratan pembentukan daerah otonom baru, antara lain harus tegas batas-batas wilayahnya dan letak ibukota harus ditetapkan secara eksplisit. “Sewaktu masih PP 129, masih kurang terarah dan banyak yang lolos,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.