Jangan Hanya Omon-omon, Maluku Butuh Roadmap Hilirisasi Berbasis Gas Blok Masela

Kontrak kerja samanya ditandatangani pada 16 November 1998 antara pemerintah dan dengan PT Inpex Masela Limited dan Shell Upstream Overseas Services. Kemudian, POD I disetujui pada 6 Desember 2010.

Cadangan Blok Masela semula 6,97 TCF dan kemudian pada tahun 2013 ditemukan cadangan baru yang telah disertifikasi Lemigas menjadi 10,74 TCF. Hal ini menjadi dasar penetapan FID yang dijadwalkan 2018 dan karena itu diperlukan persetujuan revisi PoD I.

Sejak awal ketika Blok Masela hendak dikelola dengan pola kilang terapung sebenarnya menyimpan persoalan, karena praktis tidak memberikan dampak ekonomi apapun bagi Maluku sebagai pemilik Blok Masela.

Dengan pola terapung, maka gas Masela tidak akan pernah mampir ke Maluku karena akan segera diangkut ke berbagai tujuan akhir. Hal ini hanya memposisikan Maluku sebagai objek perahan tanpa adanya upaya untuk memikirkan kepentingan Maluku. Dengan sistem terapung praktis hanya menguntungkan investor, sementara Maluku yang ditakdirkan sebagai pemilik Blok Masela diabaikan begitu saja.

Perlakuan yang tidak adil inilah yang mendorong penulis untuk mengajak kalangan akademisi Universitas Pattimura seperti Prof. J Saptenno, Dr. Jantje Tjiptabudi, Dr. Semuel Leunufna, Dr Abraham Tulalessy dan lain-lain.

Dari Universitas Darussalam, Dr. Ohorella, Dr. Ida Hehanusa, Drs. Zulfikar Lestaluhu, Taher Karepesina, dan lain-lain. Dari STAKPEN seperti Dr. Yance Rumahuru, dari UKIM Pendeta Rudy Rahabeat dan berbagai kalangan seperti Amir Hamzah Marasabessy, termasuk kalangan pemuda di Maluku seperti HMI dan Jakarta untuk bersama-sama memperjuangkan hak Maluku atas gas Blok Masela. Tentu masih banyak figure yang tidak bisa disebut satu per satu.

Tuntutannya hanya satu: Blok Masela harus dikelola di darat. Sebab, hanya dengan demikian, keberadaan gas Masela memberikan kemungkinan akan multiplier effect secara ekonomi dan bahkan memungkinkan untuk munculnya industri berbasis gas di Maluku.

Perjuangannya tidak mudah karena menghadapi tembok besar karena sejumlah elite penguasa sudah berkolaborasi dengan pengusaha dengan dukungan finansial bukan hanya di pusat tetapi juga di daerah.