Jangan Hanya Omon-omon, Maluku Butuh Roadmap Hilirisasi Berbasis Gas Blok Masela

Untuk itu, tidak ada jalan lain, sumber daya pribadi yang tidak kecil harus terkuras karena berbagai upaya harus dilakukan untuk meyakinkan Presiden Joko Widodo kalau kilang darat merupakan bentuk keberpihakan kepada ekonomi Maluku.

Namun, yang tak terlupakan, sikap elite-elite Maluku yang berada dalam sistem pemerintahan dan lembaga politik seolah acuh tak acuh terhadap agenda penting yang sangat menentukan masa depan anak-anak Maluku. Minta maaf, mereka seolah memiliki dunia yang berbeda dengan dunia rakyat Maluku. Bahkan, ada yang tak risih mengklaim sebagai pejuang terdepan.

Tapi, satu yang pasti, semua kawan-kawan yang berjuang berada di luar sistem yang berkolaborasi dengan akademisi di Maluku. Selebihnya, penulis tidak paham, tapi kalau sekarang menjadi sadar dan tercerahkan tentu satu perkembangan yang baik.

Patut disyukuri, dari semua pejabat negara di Jakarta, ada seorang Dr. Rizal Ramli (Menko Kemaritiman saat itu) yang memiliki semangat yang sama kalau kilang laut sangat merugikan Maluku, sehingga tuntutan kilang darat merupakan hal yang sangat wajar jika benar-benar ada keberpihakan kepada rakyat Maluku. Sangat jelas, Presiden Joko Widodo tampaknya mendengarkan suara orang Maluku dan tentu tidak lepas dari pengaruh masukan Dr. Rizal Ramli, sehingga tanpa ragu Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan kilang Blok Masela dari laut ke darat pada Maret 2016.

Tapi yang jelas, penulis bersama kawan-kawan ibarat sudah berjuang menggoyang “pohon cengkih” milik orang Maluku, silakan pilih dan nikmati. Tapi, kalau cara memilih cengkih dan mengolah menjadi bahan yang lebih mahal juga tidak bisa dipikirkan, disiapkan dan dilakukan, maka sebenarnya masalahnya pada kualitas kepemimpinan di berbagai level.

Gas Blok Masela membutuhkan ketrampilan pemimpin untuk mendesain roadmap hilirisasi, sehingga bisa mewujudkan aneka industri turunan yang berbahan gas.

Dengan hilirisasi yang fokus sebenarnya lebih dari cukup untuk menghadirkan kesejahteraan bagi semua orang Maluku, bahkan untuk kawasan timur. Tapi, kalau hanya sekadar berusaha mengutak-atik participating interest (PI) 10 persen untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok, maka Blok Masela bisa jadi hanya jadi objek untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok.

Keberadaan Blok Masela akan menjadi ujian nyata bagi ketrampilan setiap pemimpin di Maluku. Apakah keberadaan Blok Masela menjadi berkat ataukah kutukan. Sebab, kata pemikir ekonomi tidak daerah yang miskin, yang ada adalah pemimpin yang gagal menghadirkan kesejahteraan. Apalagi kalau itu terjadi di atas bumi yang kaya sumber daya alam.