Jangan Hanya Omon-omon, Maluku Butuh Roadmap Hilirisasi Berbasis Gas Blok Masela

Bagi orang Maluku, sebenarnya yang paling relevan bukan kapan Blok Masela menghasilkan gas, tetapi pertanyaan mendasar yang diajukan, bagaimana posisi Maluku dan dapat apa dari keberadaan Blok Masela? Kalau hak yang pasti, tentu PI 10 persen dan dana bagi hasil. Tapi, yang paling penting bagaimana Maluku menjadikan keberadaan Blok Masela untuk melahirkan industri, sehingga bukan saja menjadikan Maluku sebagai produsen, tetapi juga akan membuka lapangan kerja dan berbagai dampak ekonomi ikutan.

Hal ini semestinya menjadi perhatian utama dari pemangku kekuasaan di Maluku dan Jakarta, sehingga kekayaan alam Maluku ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyat, sesuai dengan perintah pasal 33 UUD 1945.

Untuk itu, tanpa memikirkan hilirisasi (industri) gas yang terarah, maka Maluku hanya akan mengulang sejarah sebagai objek eksploitasi tanpa menyisakan kesejahteraan bagi Maluku.

Bahkan, kalau PI 10 persen Blok Masela mampu dengan dikelola dengan profesional dan benar-benar menempatkan kepentingan rakyat sebenarnya sangat memadai untuk menghadirkan kesejahteraan di Maluku. Tetapi, kekayaan dan peluang sebesar apapun kalau hanya menjadikan kepentingan pribadi dan kelompok sebagai di atas kepentingan rakyat, dengan sendirinya Maluku tidak akan beranjak dari situasi kemiskinan dan keterpurukan.

Perkembangan terbaru dalam pengelolaan Blok Masela ini tentu sangat baik, tetapi bagi Maluku yang paling penting bagaimana Blok Masela menghadirkan kesejahteraan bukan saja bagi generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi di masa mendatang.

Namun, kalau pondasi awal salah dibangun, maka generasi mendatang akan menanggung dampak yang merupakan warisan dari generasi sekarang. Untuk itu, jangan sampai anak cucu orang Maluku di masa depan mengingat generasi dewasa ini sebagai generasi yang gagal mengelola kekayaan Maluku dan justru hanya menyisakan masalah yang membebani generasi mendatang.

Penulis yakin, tidak ada yang mau berada dalam posisi ini, sehingga satu-satunya cara memastikan Maluku haknya sesuai dengan kekayaan alam yang merupakan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Maluku berhak sejahtera di atas kekayaan alamnya, sehingga tidak boleh ada siapapun yang berusaha mengalihkan kesejahteraan yang semestinya merupakan hak rakyat Maluku. Pemangku kekuasaan tentu perlu dan semestinya berada di garis terdepan untuk memastikan hak Maluku, sebab rakyat mempertaruhkan harapan dan nasib dalam setiap kebijakan dari pemimpin di berbagai level.