Jangan Hanya Omon-omon, Maluku Butuh Roadmap Hilirisasi Berbasis Gas Blok Masela

Jadi, tantangan pemimpin tidak mudah, tetapi rakyat berhak menuntut yang terbaik sesuai dengan potensi daerah.

Meski perkembangan Blok Masela menunjukkan kemajuan dengan fase FEED, tetapi di saat bersamaan juga memunculkan kekhawatiran, karena hampir bersamaan dengan launching FEED dari Inpex, Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mengambil kebijakan untuk mengubah regulasi mengenai kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global.

Perubahan ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi kebijakan ini memenuhi selera pasar global, tetapi di sisi lain juga kontraproduktif dengan hilirisasi dan dengan sendirinya akan memukul komponen dan jasa dalam negeri.

Perkembangan situasi ini, juga perlu mendapat perhatian dari Maluku dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks Blok Masela. Sebab, komponen yang semula menjadi kewajiban investor diubah menjadi pilihan, yang artinya boleh dipenuhi atau tidak.

Tentu, dengan situasi seperti ini, Maluku perlu membangun komunikasi dan negosiasi dengan pengelola Blok Masela mengenai komponen yang bisa diakomodir. Sebab, dengan kebijakan ini tidak ada kewajiban lagi bagi investor untuk menyertakan komponen dalam negeri.

Jadi, di satu sisi pemerintah ingin melakukan hilirisasi produk, tetapi di satu sisi mengahilangkan vitamin yang merupakan energi program hilirisasi. Dampak dari penghapusan TKDN ini akan membawa dampak dalam pengelolaan sumber daya alam di Maluku, sehingga sangat penting menjadi perhatian bagi semua pemangku kepentingan dalam mendesain hilirisasi atau industri di Maluku. Semoga! (sam/jpnn)

Penulis: Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, Direktur Archipelago Solidarity Foundation