Jangan Jadi Tukang Stempel di DPR

JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, meski modal politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup besar, dia yakin DPR tidak akan hanya menjadi alat stempel bagi kebijakan-kebijkan pemerintahan SBY-Boediono. Katanya, dalam berbagai kesempatan SBY selalu mengingatkan kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap bersikap kritis.

"Pak SBY selalu mengatakan, di tahun 2014 Demokrat harus menjadi partai modern. Para kader Demokrat tidak ditabukan untuk mengkritik yang sifatnya membangun, bukan kritik untuk menjatuhkan. Jadi nggak usah khawatir, meski kami dekat dengan Pak SBY, kami selalu menyampaikan kritik yang sifatnya membangun," urai Ruhut  dalam diskusi bertema 'Hubungan DPR-Presiden di Masa Mendatang' di Jakarta, Senin (3/7).

Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra, Martin Hutabarat, yang juga menjadi pembicara di diskusi tersebut mengakui, posisi politik SBY cukup kuat. Kekuatan Demokrat plus sejumlah partai pendukungnya menguasai 60 persen kursi di DPR. Kalau Golkar bergabung, bisa mencapai 80 persen. Namun, katanya, tetap tidak mudah menjadikan DPR sebagai alat stempel pemerintah, karena masih ada PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Hanura, yang akan bersikap kritis. "PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Hanura akan tetap menjadi kelompok pengkritisi," ujarnya.

Dia berharap, di DPR nantinya ada sekelompok anggota DPR yang vokal melakukan sorotan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kelompok kritis ini juga harus ada dari orang Demokrat. "Karena kita semua berkepentingan jangan sampai DPR sebagai lembaga tukang stempel," ujarnya. (sam/JPNN)