Jangan Jadikan Mudik sebagai Bencana
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto mengimbau kepada pemudik agar melaksanakan kegiatan mudik dengan tertib. Termasuk mematuhi aturan lalu lintas. Tasdik menyarankan, pemudik memanfaatkan pelayanan mudik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan baik, sehingga kebutuhan selama perjalanan dapat terpenuhi dengan baik. Terutama pelayanan kesehatan selama perjalanan.
"Saya sempat membaca ada yang menyebut mudik seperti bencana nasional. Karena setiap tahun saat mudik angka kecelakaan terus meningkat. Ini yang harus kita hindari," kata Tasdik saat memimpin upacara pelepasan tim peliputan pelayanan publik di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, (2/8).
Tasdik menyatakan setiap tahun harus ada evaluasi terhadap kegiatan pelayanan publik saat mudik sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan menjadi lebih baik. Apalagi, tuturnya, pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat. Dalam hal ini, ia juga mengimbau masyarakat mendukung pemerintah.
"Sebenarnya saat mudik yang paling dikeluhkan adalah kemacetan, itu bisa terjadi karena pasar tumpah di jalur mudik. Ini harus diantisipasi, sehingga mudik berjalan lancar, jangan sampai jadi bencana," sambung Tasdik.
Tasdik menyatakan pemudik tidak perlu terburu-buru dalam berkendara dan menikmati perjalanan ke kampung halaman sehingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. (flo/jpnn)
JAKARTA - Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto mengimbau kepada pemudik agar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan