Jangan-jangan Ahok Bubarkan NKRI

Jangan-jangan Ahok Bubarkan NKRI
Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Djohermansyah Djohan. FOTO: M Fathra Nazrul Islam

Soal rekuitmen apakah dia sudah ikuti perkembangan terakhir di IPDN yang libatkan KPK. Sekarang transparan, tes itu pakai metode CAT (Computer Assisted Test). Jadi begitu tidak lulus CAT itu langsung kelihatan di layar, dia tidak bisa diterima. Tidak bisa melanjutkan tes berikutnya.

Jadi rekruitmen kita sekarang, mulai tahun lalu dan tahun ini sudah tidak ada lagi cara-cara yang tidak fair. Saya membantahlah, bahwa secara rekruitmen tidak baik itu sudah tertutup dengan keterlibatan KPK. Kemudian cara pengelolaannya transparan dengan tes sistem CAT.

Artinya permintaan Ahok tanpa dasar?

Itu mentah. Ya kalau alasannya rekruitmen kita bantah. Jadi policy riset-nya tidak ada.

Minta klarifikasi Ahok?

Saya sudah minta Sekda DKI untuk mengatur waktu supaya ketemu dengan Ahok, saya sebagai ketua umum alumni. Saya ingin tahu apakah itu berita di media saja atau apa. Saya mau ketemu. Sedang diatur waktu, kalau bisa satu dua hari ini. Jangan isu ini berkembang tidak sehat.

Klarifikasi biasa atau ada permintaan supaya Ahok minta maaf?

Ya kita lihat, kalau memang ada fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang mencemarkan nama baik. Bisa saja kita minta Ahok minta maaf kalau dia memfitnah tanpa bukti. Kalau berkembang tidak baik kita juga bisa mempolisikan Ahok, dianggap pencemaran nama baik alumni dan institusi. Tapi kembali lebih baik kita bertemu, Sekda DKI jadwalkan segera.

Permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membubarkan Institut Pemerintahan Dalam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News