Jangan-jangan Pemerintah Tak Punya Data Sahih Kebutuhan APD
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyatakan, seharusnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 punya data valid tentang kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis dan juru rawat yang menangani pasien terjangkiti virus corona.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, sampai saat ini berita tentang kekurangan APD di rumah sakit (RS) dan fasilitas kesehatan (faskes) masih sangat sering terdengar.|
"Pemerintah punya data atau enggak tentang kekurangan APD di mana-mana ini?” kata Mufida, Sabtu (25/4).
Ia menambahkan, banyaknya aksi penggalangan donasi di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan APD patut disyukuri. Sebab, ini menunjukkan tingginya kepedulian sesama warga bangsa.
"Namun ini juga jadi pertanyaan, ke mana negara yang seharusnya berkewajiban memenuhi kebutuhan APD para tenaga medis ini?" tegasnya.
Karena itu Mufida menekankan pentingnya Kemenkes memastikan ketersediaan data valid kebutuhan APD yang meliputi pakaian, caps, towel, masker, sarung tangan, pelindung kaki, sarung tangan dan doodle bagi tenaga medis maupun juru rawat yang menangani pasien COVID-19.
"Harus ada hitungan totalnya berapa kebutuhan, berapa ketersediaan, bagaimana memenuhinya dan apa antisipasi atas kondisi terburuknya. Perlu rumusan rasio kebutuhan APD dengan jumlah pasien terbanyak," kata legislator Dapil II DKI yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri ini.
Setelah ada hitungan tersebut, lanjut Mufida, Kemenkes bisa membuat jadwal periode pengadaannya. Prinsipnya, tidak boleh ada kekurangan APD, karena membuat resah para pejuang di garda terdepan perang melawan Covid-19 tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyatakan, Kemenkes dan Gugus Tugas COVID-19 punya data valid kebutuhan APD bagi tenaga medis dan juru rawat.
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- PKS Dukung Usul Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih Oleh DPRD, Ini Alasannya
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Dorong Kemajuan Industri Olahraga, LPDUK-Inaspro Teken MoU dan PKS Bersama Mitra
- Usut Kasus Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Song Sung Wook dan Agus Subarkah