Jangan Kaitkan Ical dengan Lapindo
Senin, 27 Juli 2009 – 17:02 WIB

Foto : Dok JPNN
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga Ketua DPR RI Agung Laksono, meminta semua pihak di internal Golkar untuk tidak mengganjal pencalonan Aburizal Bakrie dalam bursa calon ketua umum Golkar dengan kasus Lapindo. Pernyataan Agung itu sekaligus menegaskan bahwa selama ini pencalonan Ical - begitu anggota dewan penasihat partai Golkar itu biasa dipanggil - memang selalu dikaitkan dengan kasus Lapindo yang hingga saat ini masih menyisakan banyak persoalan. Walau demikian, lanjutnya, Agung Laksono sangat berharap siapapun yang akan ikut bertarung memperebutkan posisi ketua umum agar tidak mendikotomi soal usia maupun jenis kelamin calon ketua umum.
Agung mengakui ada sejumlah pihak yang akan memainkan kasus Lapindo pada Munas Golkar mendatang. Meski begitu, kata Agung, isu itu masih beredar di luar forum. Karenanya, ia berharap agar kasus Lapindo tidak diungkit-ungkit lagi. "Pada setiap munas, pasti ada hal-hal seperti itu menghangat. Namun isu-isu seperti hanya beredar di luar forum resmi. Ketika para kader saling berhadapan, isu-isu negatif itu bisa diredam secara dewasa," tegas Agung kepada wartawan di press room DPR, Nusantara III, Senayan Jakarta Senin (27/7)..
Baca Juga:
Sementara, Agung sendiri mengaku tidak berminat untuk bersaing melawan Ical memperebutkan Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Musyawarah nasional (Munas) mendatang. Menurutnya, Golkar paska JK harus dipimpin oleh kader yang memiliki waktu dan kesungguhan untuk membangun Golkar kembali. "Saya tidak akan ikut bertarung untuk jadi Ketua Umum Golkar dalam Munas mendatang," tegas Agung Laksono.
Baca Juga:
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga Ketua DPR RI Agung Laksono, meminta semua pihak di internal Golkar untuk
BERITA TERKAIT
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu