Jangan Lupa Produk Turunan Alumunium
Rabu, 09 November 2011 – 01:41 WIB

Jangan Lupa Produk Turunan Alumunium
JAKARTA -- Pemerintah diingatkan agar jangan terlalu terbuai dengan rencana penguasaan 100 persen saham PT Indonesia Asahan Alumuniam (Inalum). Asosiasi Pengusaha Logam Industri (APLI) mengingatkan pemerintah agar mulai mencari peluang-peluang bisnis yang menguntungkan menyusul penguasaan Inalum pascaputus kontrak dengan konsorsium Jelang pada 2013 mendatang. Hal ini terjadi lantaran perusahaan seperti Inalum hanya menghasilkan alumunium ingot (murni). "Inalum itu pyur menghasilkan alumunium ingot kadar 99,9 sekian persen. Praktis tak bisa dipakai (oleh industri). Untuk bisa dipakai, maka harus dipadu menjadi logam paduan. Misalnya untuk menjadi panci, maka dia (logam paduan) itu punya sifat sendiri. Untuk barang lain, sifatnya sendiri lagi," terang Ahmad.
Ketum APLI Ahmad Safiun mengatakan, pemerintah mestinya sejak saat ini mulai merancang pengembangan produksi turunan alumunium. "Pemerintah harus mulai masuk ke situ (produk turunan alumunium, red)," ujar Ahmad Safiun kepada JPNN, kemarin (8/11).
Baca Juga:
Seperti diketahui, lebih dari separuh alumunium yang kita hasilkan dijual ke pasar luar negeri. Sementara industri pengguna alumunium memenuhi kebutuhannya lebih banyak dari luar negeri.
Baca Juga:
JAKARTA -- Pemerintah diingatkan agar jangan terlalu terbuai dengan rencana penguasaan 100 persen saham PT Indonesia Asahan Alumuniam (Inalum). Asosiasi
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara