Jangan Mau Ditipu Pemerintah dengan Mobil Murah

jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) merasa tertipu dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Menurut Ketua bidang Advokasi MTI, Dharmaningtyas, pemerintah ternyata tak merealisasikan janji untuk memperbaiki infrastruktur angkutan publik yang dijadikan salah satu alasan untuk menaikkan harga BBM.
"Kita itu sebetulnya sudah ditipu pemerintah. Dulu salah satu alasan harga BBM naik untuk pembangunan infrastruktur angkutan publik. Tapi hingga hari ini, belum ada kebijakan anggaran pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur angkutan publik itu," kata Dharmaningtyas dalam diskusi bertema 'Pro Kontra Kebijakan Mobil Murah', di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis, (26/9).
Demikian juga halnya dengan kebijakan mobil murah. Menurutnya, hal itu juga terindikasi membohongi rakyat.
"Rakyat itu sesungguhnya membutuhkan moda transportasi publik yang nyaman, aman, terjangkau dan aman. Kok diterjemahkan jadi mobil murah. Ini pemerintah asal ngomong namanya," tegas dia.
Yang lebih kontradiktif, program mobil murah justru disuarakan saat pemerintah tengah mengupayakan program pembatasan penggunaan mobil pribadi agar publik beralih ke angkutan umum. "Sekarang kok malah mendorong masyarakat membeli mobil dengan embel-embel murah tanpa memikirkan ketersediaan BBM," tanya dia.
Lebih lanjut Dharmaningtyas menyebut rezim yang berkuasa saat ini sebagai Rezim Bina Marga. "Mesti jalan yang di bangun negara relatif tidak bertambah, tapi anggaran Bina Marga yang hanya mengurusi pisik jalan dan jembatan melebihi anggaran Kementerian Perhubungan yang ditugasi mengurus transportasi darat, laut dan udara serta danau," ujarnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) merasa tertipu dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Menurut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemprov Jateng: ASN Tidak Mudik, Jadi Tidak Perlu WFA
- Pemda Siap Angkat PPPK 2024 Tahun Ini, Ada Solusi Bagi Honorer Kena PHK
- Ditjenpas Bakal Benahi Lapas Kutacane Setelah Insiden Puluhan Napi Kabur
- Pegadaian jadi Koordinator dalam Kolaborasi 23 BUMN untuk Menghadirkan Air Bersih di Batam
- Firnando Ganinduto Soroti Kasus Korupsi Minyak Mentah
- Penyelundupan 167 Bal Baju Bekas Asal Malaysia Digagalkan Berkat Sinergi Antarinstansi