Jangan Melangkahi Kewenangan Megawati Soal Pencapresan, Jika Nekat, Bakal Kena Sanksi
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh kader parpolnya tidak melangkahi kewenangan Megawati Soekarnoputri dalam menentukan Capres 2024.
Pasalnya, akan ada sanksi apabila kader PDIP yang melangkahi kewenangan Megawati tentang pencapresan.
Diketahui, Megawati sebagai Ketum PDIP memiliki kewenangan menentukan capres dari parpolnya, sebagaimana hasil Kongres V di Bali.
“Siapa pun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi," ujar Hasto ditemui di Sekolah Partai milik PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (19/10).
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan Megawati tentu memiliki kalkulasi dan momentum yang tepat untuk menetapkan sosok tertentu sebagai Capres 2024 dari PDIP.
"Jadi, harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," kata Hasto.
Pria kelahiran Yogyakarta itu mengatakan kader yang nekat mendeklarasikan tokoh tertentu sebagai capres dari PDIP akan berhadapan dengan Dewan Kehormatan Partai.
"Kalau menyatakan si A itu capres. Maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapa pun itu," tegas Hasto.
Akan ada sanksi apabila kader PDIP melangkahi kewenangan Megawati tentang pencapresan.
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Tak Dukung Pramono-Rano, Politikus PDIP Effendi Simbolon Bikin Ridwan Kamil Terharu