Jangan Menggadaikan Masyarakat Demi Kekuasaan Temporer
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, dinamika politik di Tanah Air ditandai berbagai guncangan yang cukup melelahkan dan meresahkan sejak 2016 lalu.
Politik identitas menjadi arus utama ketika oposisi politik kehilangan akal sehat untuk mengevaluasi dan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dijadikan komoditas untuk meraih dukungan politik.
“Alhasil, masyarakat terbelah. Dikotomi yang kejam atas dasar SARA tidak hanya mengganggu jalannya pemerintahan, tapi juga mengancam masa depan ke-Indonesia-an yang sudah dibangun para pendiri bangsa,” ujar Boni di Jakarta, Senin (11/6).
Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, kondisi makin diperparah dengan kehadiran dan serangan ideologi dari kelompok radikal yang ingin menerapkan NKRI Syariah.
"Cukup melelahkan, tapi sampai saat ini dan sampai kapan pun, NKRI akan tetap kuat. Masyarakat merupakan kekuatan yang tak terkalahkan oleh permainan kotor para pecundang politik," katanya.
Boni menilai masyarakat merupakan modal terbesar yang tak bisa digadai untuk kepentingan kekuasaan yang temporer. Karena itu, kerja keras BIN, TNI dan Polri patut diapresiasi setinggi-tingginya.
“Bahkan dalam momen menjelang Lebaran ini, aparat tetap sibuk bekerja keras menjaga masyarakat dan bangsa,” kata Boni.(gir/jpnn)
Boni menilai masyarakat merupakan modal terbesar yang tak bisa digadai untuk kepentingan kekuasaan yang temporer.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Eco RunFest 2024, Ajang Lari untuk Kebermanfaatan Lingkungan, Masyarakat & UMKM
- Pilkada Kebumen 2024, Pengamat: Visi dan Misi Lilis-Zaeni Mudah Diterima Masyarakat
- TNI dan Masyarakat Desa Sangiang NTB Gelar Acara Budaya Kalondo Lopi, Begini Tujuannya
- Semarakkan Literasi di Masyarakat, TBM Bukit Duri Bercerita Gelar Baca Nyaring
- Bea Cukai Langsa Hentikan Pengiriman Satu Juta Batang Rokok Ilegal
- Merangkul Masyarakat, Elly Lasut Diterima Semua Kalangan untuk Jadi Gubernur Sulut