Jangan Pakai Menteri yang Suka Beriklan

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago mengingatkan presiden terpilih nantinya agar tidak memakai orang dalam kabinetnya yang suka beriklan di berbagai media massa dengan menggunakan dana APBN.

"Kalau pemerintah merasa penting untuk memasang iklan sebagai salah upaya menyosialisasi berbagai programnya, cukup dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Jangan seperti sekarang, membiarkan masing-masing menterinya melalui anggaran negara untuk beriklan," tegas Andrinof Chaniago, dalam Dialog Kenegaraan bertema "Kabinet Baru: Hak Prerogatif versus Tuntutan Partai Koalisi", di DPD, komplek parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (29/7).

Departemen Koperasi dan UKM serta beberapa departemen lainnya, sebut Andrinof. Pasang iklan itu malah sudah melebihi dari tugas-tugas pokoknya selaku pembantu presiden. Sementara dampak atau manfaat dari tugas-tugasnya selaku menteri tidak kunjung memperbaiki kondisi riil masyarakat. "Sadar atau tidak, beriklan malah menjadi kerja utama para menteri," tegas Andrinof lagi.

Andrinof menduga terjebaknya para menteri dengan iklan disebabkan karena menteri yang ditunjuk tidak mengerti dengan tugas-tugas pokok dari departemen yang dia pimpin. Untuk menutupi kelemahannya itu maka mereka pasang iklan di banyak media massa.